Dihadapan Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Sulsel Beberkan Upaya Menurunkan Permasalahan Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan

JAKARTA - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menegaskan, bahwa Pemprov Sulsel sangat mendukung kebijakan satu peta.

Baca juga: Bertabur Karya Pembangunan, Ini Uraian Prestasi Prestisius Kabupaten Barru 1 Tahun Terakhir

Hal itu disampaikan Andi Sudirman saat berdiskusi bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  RI di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa 4 Oktober 2022.

Diantaranya Menko Perekonomian, bapak Airlangga Hartarto; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), bapak Hadi Tjahjanto; Menteri ESDM, bapak Arifin Tasrif; Menteri PUPR, bapak M. Basuki Hadimuljono; bapak Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita; Menteri Pertanian, bapak Syahrul Yasin Limpo.

Baca juga: Diikuti Enam Pejabat Eselon II, Pemprov Sulsel Seleksi Calon Sekda Jeneponto

Serta dihadiri Kepala Badan Informasi Geospasial Kemenko Perekonomian Aris Marfai; para Gubernur, Bupati/Walikota, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan, dan Asosiasi.

"Pemprov Sulsel terus berkomitmen untuk mendukung Kebijakan Satu Peta. Hadirnya kebijakan satu peta ini, sangat mendukung penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan, " ungkap Andi Sudirman.

Baca juga: MTQ ke XXXII Tingkat Kabupaten Pangkep, Kecamatan Pangkajene Sabet Juara Umum dengan 70 Medali

Untuk menurunkan permasalahan tatakan ini, Pemprov Sulsel telah melakukan revisi untuk Perda RTRW.

Hal itulah yang mendasari Gubernur Sulsel Andi Sudirman meraih penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, yakni Penganugerahan Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang melalui Revisi RTRW Provinsi.

Baca juga: Pimpin Sertijab Danyonif Raider 700/WYC, Pangdam Hasanuddin: Jadilah Prajurit Macan

"Kita telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041. Ini menjadi Perda RTRW pertama hasil terintegrasi RZWP3K dan UU Cipta Kerja, " jelasnya.

Dengan hadirnya Perda RTRW ini, tindak lanjut rencana aksi, koordinasi lintas sektor sehingga Sulsel berhasil menurunkan secara drastis angka ketidaksesuaian tatakan dari 47.993 Ha (44, 7%) menjadi 1.380 Ha (0, 03%).

Baca juga: PUPR Gelar Rapat FPKD Kota Parepare

"Hadirnya kebijakan satu peta ini sangat memudahkan investasi. Kita harap, ini akan lebih memudahkan perencanaan pembangunan yang lebih tertata, termasuk dalam mengakomodasi sistem investasi dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga penyelesaian ketidaksesuaian peta dapat diselesaikan, " terangnya.(***)